Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jasa hukum pengacara medan

Jasa Hukum pengacara Medan

UHP Advocates & Legal Consultants sebagai kantor penyedia jasa hukum menyediakan layanan hukum non litigasi dan litigasi terhadap perkara-perkara dalam kategori hukum sebagai berikut :

  1. Perdata [Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi];
  2. Keluarga & Waris [Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama/Gono-gini, Sengketa Waris];
  3. Ketenagakerjaan/Perburuhan [Sengketa PHK]; 
  4. Bisnis & Komersial [NPL Perbankan, Insolvensi/PKPU/Kepailitan/Leasing, HKI];
  5. Tata Usaha Negara;
  6. Pidana
Selengkapnya dapat dibaca pada penjelasan dibawah (geser/scroll ke bawah hingga menemukan judul PENJELASAN).

Sedangkan dari kategori "objek sengketa"nya dapat bermacam-macam, berikut ini adalah sebagian contoh-contoh yang dapat disebutkan:
  1. Sengketa Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri;
  2. Sengketa tanah;
  3. Sengketa bisnis;
  4. Sengketa kredit/leasing kendaraan;
  5. Sengketa kredit perbankan;
  6. Sengketa kredit perumahan;
  7. Sengketa asuransi;
  8. Sengketa informasi publik;
  9. Sengketa PHK (pemutusan hubungan kerja);
  10. Sengketa penurunan pangkat/jabatan/mutasi ASN/PNS;
  11. Sengketa harta bersama/gono-gini;
  12. Sengketa ganti rugi tanah/bangunan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum;
  13. Sengketa Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan;
  14. Sengketa partai politik;
  15. Sengketa hak konstitusi;
  16. Sengketa hak konsumen;
  17. Kasus Pidana KDRT, Penghinaan, Penganiayaan, Penipuan, Penggelapan, ITE (informasi dan transaksi elektronik) seperti arisan online; pencemaran nama baik; investasi bodong; penipuan modus bisnis dan lain lain.  

PENJELASAN

PERKARA PERDATA
Hukum Perdata bersifat Privat yaitu hubungan hukum antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum. Kasus hukum berpotensi mengemuka dalam proses interaksi bisnis dan kehidupan sehari-hari.

Sebagai Pengacara/Advokat, kami menangani perkara-perkara Perdata dibawah ini:
  • Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
  • Wanprestasi;
  • Sengketa-sengketa PMH yang berkaitan dengan tanah;
  • Sengketa-sengketa yang bersumber dari adanya suatu perjanjian (perjanjian bisnis/kerjasama bisnis, hutang piutang, kredit kendaraan/leasing, kredit perumahan, kredit perbankan, sewa suatu barang dan lain sebagainya);
  • Langkah-langkah hukum non litigasi (somasi/peringatan, negosiasi, perdamaian);
  • Langkah-langkah hukum litigasi (gugatan perdata ke Pengadilan yang berwenang atau proses pidana ke instansi Kepolisian yang berwenang bila terdapat dugaan memenuhi unsur-unsur tindak pidana);
Kami menangani permasalahan hukum yang bermula dari hubungan kekeluargaan:
  • Perceraian. Informasi lebih detil tentang syarat-syarat berkas/dokumen yang harus dipersiapkan, biaya-biaya, prosedur persidangan perceraian di Pengadilan dan lain lain dapat diakses disini. Layanan kami termasuk proses cerai (talak atau gugat cerai) TKI diluar negeri.
  • Sengketa harta bersama/harta gono-gini;
  • Sengketa waris;
  • Permohonan kepada Pengadilan berkaitan dengan ganti nama, penetapan asal-usul anak, pengangkatan anak/adopsi anak, perwalian, kuasa untuk menjual barang bergerak/tidak bergerak;

PERKARA KETENAGAKERJAAN/PERBURUHAN
Perselisihan Hubungan Industrial sering timbul dalam hal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), baik PHK sepihak yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya musyawarah atau tidak tercapai sepakat dalam hal kompensasi PHK (uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak).

Kami siap mewakili/mendampingi baik dalam tahap bipartit, mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berwenang.

PERKARA BISNIS DAN KOMERSIAL
Perkara ini termasuk Perdata, namun dibutuhkan penguasaan materi teori dan praktik yang mendalam agar dapat menghasilkan kinerja penanganan kasus yang optimal.
  • Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
  • Kepailitan;
  • Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

PERKARA PROPERTY DAN PERTANAHAN
Permasalahan hukum terkait property dan pertanahan juga dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman memadai agar perkara dapat diselesaikan dengan baik.
  • Sengketa jual-beli property;
  • Sengketa tanah;
  • Sengketa ganti rugi tanah/rumah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

PERKARA TATA USAHA NEGARA
Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERKARA PIDANA
Membela hak-hak klien baik sebagai korban suatu tindak pidana maupun yang disangka melakukan suatu tindak pidana, baik dalam tingkat pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Persidangan Pengadilan.

Nomor telp pengacara di amplas medanWA pengacara amplas medan