Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Surat Kuasa yang di tanda tangani oleh WNI di Luar Negeri

syarat sah surat kuasa ditanda tangani di luar negeri

Syarat sahnya Surat Kuasa yang di tanda tangani diluar negeri. Seorang Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri bermaksud menunjuk Advokat/Pengacara menjadi kuasa hukumnya untuk berperkara di Pengadilan di Indonesia. Pertanyaan akan mengemuka yaitu dapatkah surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh klien di luar negeri kemudian dikirim ke Advokat/Pengacara ? Apa yang harus dilakukan agar surat kuasa tersebut sah dimuka Persidangan?

Menanggapi pertanyaan : "Sah kah surat kuasa ditanda tangani oleh klien diluar negeri kemudian dikirim ke Advokat/Pengacara?" 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita lihat ketentuan yang berlaku dan penerapannya dalam praktik di persidangan Pengadilan.

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01

Peraturan ini menegaskan bahwa setiap dokumen yang dibuat diluar negeri wajib dilakukan Legalisasi. Poin 68 peraturan tersebut menyatakan bahwa : "Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang".

Pada kasus Surat Kuasa yang dibuat oleh WNI yang sedang bekerja diluar negeri, maka Instansi yang berwenang untuk melakukan legalisasi adalah KBRI atau KJRI dinegara dimana WNI tersebut bekerja. Penting diketahui, penandatanganan surat kuasa tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat KBRI/KJRI setelah pejabat tersebut memeriksa identitas pemberi kuasa.

Praktik dalam Persidangan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 kaidah hukum : "keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat".

Pendapat M. Yahya Harahap

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua, Cetakan Pertama, diterbitkan oleh Percetakan Sinar Grafika Tahun 2017) halaman 25 sd 26 berpendapat sebagai berikut :

“Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri”

“Persyaratan pokok kuasa khusus dibuat di luar negeri, sama dengan yang dibuat didalam negeri (domestik). Hal ini sesuai dengan asas lex foi dalam hukum perdata internasional yang mengajarkan doktrin the law of the forum, yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau terima. Oleh karena itu, surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Pengadilan di Indonesia, tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Bertitik tolak dari asas tersebut, semua pihak menundukkan diri kepada ketentuan hukum acara yang berlaku pada pengadilan yang mengadili perkara di suatu negara. Keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk kepada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan dibawah ini :

a. Memenuhi syarat pokok yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 :

  • Berbentuk tertulis (in writing) :
  • Menyebut kompetensi relatif
  • Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara
  • Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan

b. Memenuhi syarat tambahan, berupa legalisasi :

  • Oleh KBRI setempat, atau
  • Oleh konsulat jenderal setempat

Jadi, untuk mewujudkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, selain memenuhi syarat formil berdasarkan undang-undang harus pula dipenuhi syarat administrative, berupa legislasi dari kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat suara kuasa dibuat. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa berbentuk otentik atau dibawah tangan, tetap disyaratkan legalisasi dari KBRI atau konjen setempat. Maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu. Dengan adanya legalisasi, tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa."