Perbuatan Melawan Hukum

Table of Contents

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali mendengar istilah "perbuatan melawan hukum", baik dalam berita, media sosial, maupun percakapan sehari-hari.

Namun, tidak semua orang memahami makna sebenarnya dari istilah tersebut dalam konteks hukum perdata Indonesia. Padahal, memahami konsep perbuatan melawan hukum sangat penting, karena dapat membantu kita menyadari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta memberikan perlindungan hukum jika kita dirugikan oleh tindakan orang lain.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Secara yuridis, pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian tersebut.

Pandangan Mahkamah Agung dan Doktrin

Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya telah memperluas makna perbuatan melawan hukum, tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup:

Melanggar hak orang lain.
Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
Bertentangan dengan kesusilaan.
Bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat.

Dengan demikian, cakupan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menjadi sangat luas dan fleksibel sesuai perkembangan masyarakat.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

Adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
Perbuatan tersebut melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Ada kerugian yang diderita oleh pihak lain.
Ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.
Ada unsur kesalahan dari pelaku (baik kesengajaan maupun kelalaian).

Contoh-Contoh Perbuatan Melawan Hukum

Beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum antara lain:

Perusakan properti milik orang lain.
Pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual.
Menggunakan tanah milik orang lain tanpa izin.

Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum

Jika suatu tindakan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pengadilan, maka pelaku dapat diminta untuk:

Mengganti kerugian (materiil dan immateriil).
Menghentikan tindakan yang merugikan.
Memulihkan nama baik korban (jika perlu).
Dalam beberapa kasus, putusan juga dapat memuat perintah permintaan maaf secara terbuka.

Ini memberikan kekuatan hukum bagi korban untuk memperoleh keadilan atas kerugian yang diderita.

Kesimpulan

Perbuatan melawan hukum merupakan konsep penting dalam hukum perdata yang memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan yang merugikan secara tidak sah. Dengan memenuhi unsur-unsurnya, korban dapat menuntut pelaku untuk mengganti kerugian melalui mekanisme gugatan perdata.

Memahami konsep ini membantu kita bersikap hati-hati dalam bertindak dan juga memberikan jalan hukum ketika kita menjadi korban. Jika Anda merasa dirugikan oleh tindakan orang lain, jangan ragu untuk menggunakan hak Anda secara hukum dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk langkah terbaik.

⚠️ Merasa Dirugikan oleh Tindakan Orang Lain?!

Jika Anda merasa menjadi korban perbuatan melawan hukum, Anda berhak menuntut ganti rugi! Hubungi kami untuk pendampingan hukum

Hubungi WhatsApp Telepon Sekarang

FAQ

Pertanyaan Umum Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Apa perbedaan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH)?

Gugatan wanprestasi timbul akibat pelanggaran perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) muncul akibat tindakan yang melanggar hukum meskipun tidak didasarkan pada perjanjian. Keduanya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Medan.

Kapan sebaiknya menggunakan gugatan wanprestasi dan kapan menggunakan gugatan PMH?

Gugatan wanprestasi digunakan apabila terdapat perjanjian yang sah dan salah satu pihak ingkar janji. Gugatan PMH digunakan apabila kerugian timbul dari perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau penyalahgunaan hak tanpa adanya hubungan kontraktual.

Apakah tim Pengacara/Advokat/Kantor Hukum UHP & ASSOCIATES di Medan menangani kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

Ya, kami sebagai Pengacara di Medan menangani perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Medan atau Pengadilan Negeri di Kota/Kabupaten lainnya, misalnya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang), Pengadilan Negeri Sei Rampah (Kabupaten Serdang Bedagai), Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi), Pengadilan Negeri Binjai (Kota Binjai), Pengadilan Negeri Stabat (Kabupaten Langkat) atau Kota/Kabupaten lainnya sesuai permintaan klien.

Jenis perkara PMH apa saja yang sering ditangani di Pengadilan Negeri Medan?

Perkara PMH meliputi sengketa tanah, penguasaan tanpa hak, penipuan perdata, perbuatan melawan hukum dalam bisnis, kelalaian yang menimbulkan kerugian, serta penyalahgunaan jabatan atau kewenangan oleh pihak tertentu.

Apa saja tugas pengacara dalam menangani gugatan PMH?

Pengacara bertugas melakukan kajian hukum, menyusun somasi, merancang gugatan yang tepat (wanprestasi atau PMH), mewakili klien di persidangan, menghadirkan alat bukti, hingga mengawal pelaksanaan putusan pengadilan.

Apakah gugatan PMH harus didahului dengan somasi?

Pada prinsipnya, gugatan PMH tidak selalu mensyaratkan somasi. Namun dalam praktik, pengiriman somasi oleh pengacara sering dilakukan untuk memperkuat posisi hukum dan menunjukkan itikad baik sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Medan.

Berapa lama proses gugatan wanprestasi atau PMH di Pengadilan Negeri Medan?

Jangka waktu penyelesaian perkara bergantung pada kompleksitas kasus, jumlah pihak, dan pembuktian. Secara umum, perkara perdata wanprestasi atau PMH di Pengadilan Negeri Medan dapat berlangsung mulai 3 hingga 4 bulan;

Kerugian apa saja yang dapat dituntut dalam gugatan PMH?

Kerugian yang dapat dituntut meliputi kerugian materiil dan immateriil sepanjang dapat dibuktikan secara hukum dan dinilai wajar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan.

Apakah tim Pengacara/Advokat/Kantor Hukum UHP & ASSOCIATES di Medan dapat menangani gugatan PMH diluar kota?

Ya. Tim Pengacara/Advokat/Kantor Hukum UHP & ASSOCIATES di Medan bersedia menangani perkara PMH diluar Kota Medan dengan disepakati biaya jasa hukum, biaya transportasi dan akomodasi.