Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengacara Perkara, Kasus dan Sengketa di Medan

pengacara di medan

Kata perkara, kasus dan sengketa sering digunakan bergantian bagi Advokat/Pengacara yang sedang menangani permasalahan hukum klien. Bila sedang menangani perkara perdata sering disebut sebagai Pengacara perkara perdata atau Pengacara kasus Perdata atau Pengacara sengketa perdata. Lebih spesifik lagi bila perdatanya terkait objek sengketa tanah, maka sering disebut Pengacara perkara/kasus/sengketa tanah. Bila sedang menangani perkara perceraian sering disebut sebagai Pengacara perceraian. 

Bila sedang menangani perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) disebut Pengacara perkara/kasus/sengketa Perbuatan Melawan Hukum. Bila sedang menangani perkara Wanprestasi disebut Pengacara perkara/kasus/sengketa Wanprestasi.

Praktik di Pengadilan Negeri Medan. Di Pengadilan Negeri Medan khususnya dalam setiap pembukaan suatu putusan menggunakan kata perkara. Bila menyangkut perdata maka akan disebut sebagai perkara perdata, bukan kata kasus/sengketa yang digunakan. Berikut contoh bunyi selengkapnya penggunaan kata perkara dimaksud: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: (dan seterusnya).

Praktik di Pengadilan Agama Medan. Di Pengadilan Agama Medan dalam bunyi putusan juga menggunakan kata perkara. Berikut contohnya: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Agama Medan Kelas I A memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara: (dan seterusnya).

Sedangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menggunakan kata sengketa dan perkara. Berikut contoh yang terdapat pada salah satu putusan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Permohonan Fiktif Positif dengan Acara KhususPemeriksaan Sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: (dan seterusnya)

Dapat disimpulkan praktik di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Agama Medan dalam setiap bunyi pembukaan putusan secara baku menggunakan kata perkara. Sedangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menggunakan kata sengketa dan perkara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perkara sebagai : masalah; persoalan; urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan); tentang; mengenai;

Sedangkan sengketa diartikan sebagai : sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara (dalam pengadilan);

Masih menurut KBBI, kata kasus diartikan sebagai :  keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; masalah; soal; perkara; masalah yang sedang diujikan di Pengadilan; 

Penggunaan kata perkara, kasus, sengketa diluar bunyi putusan Pengadilan pada prinsipnya memiliki kesamaan arti. Maka penggabungan kata Pengacara dengan kata Perkara/Kasus/Sengketa diikuti dengan bidang hukum yang sedang ditangani dan diikuti nama kota Pengacara tersebut. 

UHP Law Office sebagai Advokat/Pengacara di Medan dapat menangani perkara/kasus/sengketa:

  1. Perdata;
  2. Bisnis & Komersial;
  3. Ketenagakerjaan/Perburuhan;
  4. Perceraian;
  5. Tata Usaha Negara;
  6. Pidana; 

Maka sebutan kami Pengacara akan mengikuti jenis perkara/kasus/sengketa yang akan atau sedang dihadapi. Berikut ini adalah contohnya. 

Pengacara perkara/kasus/sengketa perdata di Medan Kota Medan, Pengacara perkara/kasus/sengketa perdata di Medan Kota Medan, Pengacara perkara/kasus/sengketa Tata Usaha Negara di Medan Kota Medan, Pengacara perkara/kasus/sengketa kepegawaian di Medan Kota Medan, Pengacara perkara/kasus Pidana di Medan Kota Medan;  Pengacara perkara/kasus/sengketa Ketenagakerjaan di Medan Kota Medan, Pengacara perkara/kasus/sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Medan Kota Medan; Pengacara perkara/kasus Perceraian di Medan Kota Medan; Pengacara perkara tentang Waris di Medan, Pengacara perkara/kasus Perceraian TKI diluar negeri di Medan (TKI diluar negeri gugat cerai suami/istri melalui Jasa Pengacara).

UHP Law Office sebagai Pengacara sering disebut sebagai Pengacara perbankan bila sedang menangani perkara/kasus/sengketa terkait layanan perbankan di Medan Sumatera Utara, Pengacara kepailitan bila sedang menangani perkara/kasus/sengketa berkaitan dengan kepailitan; Pengacara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) bila sedang menangani PKPU di Medan Sumatera Utara, Pengacara Ketenagakerjaan bila sedang menangani perkara/kasus/sengketa PHK di Medan Sumatera Utara, Pengacara perceraian bila sedangan menangani perkara/kasus Perceraian; Pengacara TUN Tata Usaha Negara bila sedang menangani perkara/kasus/sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan seterusnya.

Besarnya biaya pengacara salah satunya juga akan bergantung kepada jenis perkaranya. Biaya pengacara sengketa tanah tentu akan berbeda dengan biaya pengacara sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara atau biaya pengacara perkara perceraian atau biaya pengacara perkara pidana dan seterusnya.