Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Pengacara / UHP Law Office Medan

UHP Law Office Medan

MEDAN KANTOR HUKUM UHP

UHP Law Office Medan [Kantor Hukum UHP], Jalan Sumber DV (d / h Jalan Sultan Serdang Bandara KNIA), Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DAPAT KAMI TANGANI:

PERDATA;

Contoh dari segi klasifikasi tindakan secara hukum: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi. 

Contoh kasus: Sengketa kerjasama bisnis; Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Sengketa tanah waris; Sengketa jual-beli tanah; Sengketa klaim asuransi kecelakaan kendaraan; Sengketa jual beli kredit kendaraan; Sengketa over kredit kendaraan (mobil/sepeda motor/truck); Sengketa klaim asuransi jiwa; Sengketa hutang dengan teman / tetangga; Sengketa jual beli tanah secara adat / tanpa melalui PPAT; Sengketa penjualan tanah jaminan hutang tanpa izin pengadilan; Ganti rugi tanah dan bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; Sengketa terkait proses lelang barang bergerak / tidak bergerak. Kasus penyerobotan tanah sepihak;Kasus hibah tanah yang tidak segera diselesaikan suratnya selama bertahun tahun; Gugatan kredit macet;

Permohonan permohonan seperti pernyataan pailit, wali dan izin jual, perubahan / ganti nama, pengangkatan anak/adopsi anak, baik di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

KELUARGA (PERCERAIAN, HAK WARIS);

PERCERAIAN

Alasan perceraian berdasarkan ketentuan hukum Perkawinan di Indonesia Pasal 19 PP No. 9/1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

  1. Salah satu pihak pihak zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak yang mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang berbahaya pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri; 
  6. Antara pasangan dan terus-menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Contoh kasus: Suami tidak memberi nafkah lahiriah yang layak; Istri tidak menghargai suami; Suami terlibat kasus pidana peredaran Narkoba; Istri suka hidup berfoya-foya dan melalaikan kewajibannya; Suami sibuk dengan urusan diluar rumah sehingga keluarga terabaikan; Suami tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak; Pertengkaran terus menerus; Suami/istri selingkuh; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun lebih lamanya dan lain-lain; Termasuk TKI diluar negeri dapat gugat cerai dengan bantuan Pengacara.

HAK WARIS klik disini untuk penjelasan sengketa waris.

KETENAGAKERJAAN / PERBURUHAN.

Contoh kasus: Adanya kesepakatan kedua belah pihak baik perusahaan dengan karyawan untuk menyelesaikan hubungan kerja, namun pihak perusahaan tidak bersedia membayar kompensasi PHK sesuai ketentuan hukum; Karyawan secara tiba-tiba dilarang masuk kerja tanpa alasan jelas dan tidak ada kompensasi PHK; Karyawan kontrak telah bekerja lebih dari 5 tahun namun tidak kunjung diangkat jadi karyawan; Pengusaha / Perusahan menahan Ijazah meski karyawan sudah tidak bekerja lagi;

SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

Contoh kasus: Sengketa terkait sah/tidaknya Sertifikat Hak Atas Tanah/Gugatan Pembatalan SHM; Pemberhentian PNS; Pemberhentian Pejabat Daerah; Penurunan Pangkat/Jabatan; Pemberhentian perangkat desa (sengketa kepegawaian); dll

PIDANA;

Praperadilan tentang sah atau tidaknya : penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan; Tindak Pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Tindak Pidana Penipuan; Investasi bodong; Tindak Pidana Penggelapan; Tindak Pidana Penganiayaan; Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik; Tindak Pidana Ekonomi; Tindak Pidana Pencucian Uang / Pencucian Uang; Tindak Pidana KDRT; Tindak Pidana Pornografi; dan lain sebagainya.

Kompetensi Relatif:

  1. Pengadilan Negeri Medan;
  2. Pengadilan Agama Medan;
  3. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
  4. Pengadilan Agama Lubuk Pakam;.
  5. Pengadilan Negeri Sei Rampah;
  6. Pengadilan Agama Sei Rampah;
  7. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
  8. Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
  9. Pengadilan Negeri Binjai;
  10. Pengadilan Agama Binjai;
  11. dan Pengadilan Negeri / Agama lain di Sumatera Utara;